Analisis Website Pemerintah dalam Upaya Menunjang Persiapan Open Government Data pada Era Otonomi Daerah

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau sumatera bagian tengah dengan ibukota Pekanbaru. Secara geografis Riau berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Riau. Kondisi Riau berada pada kawasan dataran rendah memiliki hasil bumi seperti tambang dan minyak bumi yang mampu menghasilkan 365.827 barrel per hari, hasil perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan 6.932.677 ton pada Tahun 2013, serta merupakan salah satu Provinsi  dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai (BPS, 2013). Sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang Gubernur dan memiliki 12 daerah Kabupaten/ Kota yang masing-masing memiliki struktur organisasi ekskutif dan legislatif. Sejak berlakunya otonomi dareah Provinsi Riau semakin berkembang dari waktu kewaktu disegala aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pembangunan, perkebunan dan pemerintahan.

Seiring berkembangnya waktu capaian aspek yang dimiliki oleh Riau serta teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat hingga ke wilayah-wilayah pelosok nusantara. Hal ini mampu memberikan informasi kepada publik secara menyeluruh baik secara fakta maupun opini, teknologi tersebut adalah website. Teknologi ini pertama kali muncul sebagai media penyampaian infomasi secara teks, namun dengan perkembangan zaman website mampu mengalami metamorfosa menjadi multimedia, berkembang sesuai dengan fungsi masing-masing seperti pendidikan, ekonomi, komesrsil maupun pemerintahan. Teknologi website pada suatu bidang tertentu memiliki istilah atau nama sesuai dengan kebutuhannya. Jika kita mengarah kepada kaitan antara provinsi Riau dengan Pemerintahan maka istilah yang digunakan pada teknologi ini adalah E-Government atau Elektronik Pemerintahan.

E-Government  merupakan  upaya pendayagunaan  ICT  (information, communication,  and  technology)  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  cost-effective pemerintahan  (Nurhadryani, 2009). Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan dicatat dengan memanfaatkan teknologi ICT untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan kebutuhannya melalui teknologi website, demikian dikatakan sebagai E-Government. Di Indonesia khususnya provinsi Riau mulai menerapkan E-Government setelah Inpres tersebut dikeluarkan hingga sekarang terus menerus melakukan pembenahan. Seiring dengan itu, permasalahan yang timbul adalah sejauh mana kualitas, efesiensi, interaksi, traffic, performance serta masih banyak hal lain yang belum teruji dan mendapat sebuah pertimbangan baik dari pengguna maupun penyedia/ Pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara mudah dan efisien.

Untuk pengukuran sebuah website pemerintahan diperlukan dua aspek penting sebagai sarana penunjang kualitas informasi buplik guna mencapai tujuan persiapan data terbuka pada otonomi daerah. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan responden atau pengguna, pengamatan serta beberapa aplikasi yang sudah sering digunakan dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya (Hartono et al., 2010). Jika dilihat dengan seksama dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Yudhita Ichsani dan Diana pada Tahun 2012, penilaian yang melibatkan responden adalah usabillity dan dengan metode webqual 4.0 (Ichsani, 2012; Diana, 2012) serta penelitian yang dilakukan oleh Inne Larasati dengan menggunakan web measure index yang terdiri atas Web Presence, Interaction, Transaction dan Participation menyatakan penelitian yang dilakukan mendekati 80% responden sangat tergantung terhadap interaksi dan partisipasi website (Larasati, 2012). Selain melibatkan pengguna, penilaian website dari sisi tools atau aplikasi telah dilakukan oleh Yudhita Ichsani untuk menilai dari sisi Accessibility dengan  standar  Web  Content Accessibility  Guidelines (WCAG)  2.0 menggunakan tool Achecker (Ichsani, 2012). Selain itu pada tahun yang sama dari sisi Performance dan Traffic dilakukan penelitian oleh Kusdiantoro dan Risca Novianti dengan menggunakan fasilitas dari website alexa.com dan gtmetrix.com (Kusdiantoro, 2012; Novianti, 2011) dalam penelitiannya menyatakan keberhasilan dari website pemerintahan bergantung dari segi kecepatan atau Performance, Accessibility dan Traffic.

Dari berbagai penelitian diatas secara umum dapat memberikan sebuah kesimpulan yang bertujuan untuk merekomendasikan perbaikan berbagai macam kekurangan-kekurangan guna mencapai sebuah tujuan sesuai yang dicanangkan pemerintah. Akibat dari banyaknya kekurangan pada website sebuah pemerintahan dapat menyebabkan berbagai masalah kecil diantaranya adalah kurangnya pengunjung website, keterbatasan informasi, serta akses yang dinilai tidak sewajarnya untuk setingkat website pemerintah (Sutanha, 2012). Akan tetapi merujuk dari penelitian Kusdiantoro dan Diana hal yang terpenting sebelum lebih jauh masuk kedalam konten website, hal yang perlu diperhatikan adalah performance dan accessibility. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecepatan dan kemudahan seseorang untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya traffic sebuah web menyokong kebutuhan dan kecepatan dalam lalu lintas jaringan internet. Oleh sebab itu dilakukan penelitian-penelitian lanjutan terkait permasalahan website E-Government untuk menilai sejauh mana tingkat persiapan penerapan dan penyaluran informasi kepada publik tercapai dengan baik dalam menyokong mewujudkan persiapan Open Government Data (OGD).

Dalam dunia sains dan teknologi pengambilan keputusan dapat berupa analisis statistik dari hasil percobaan dan penelitian untuk mencari koefisien korelasi atau hubungan antar variabel. Teknik lain yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan majemuk adalah Multi-Criteria Decision Making (MCDM) dengan mengusung konsep pengambilan keputusan yang didasarkan dari sejumlah kriteria sebagai acuan penilaian (Kahraman, 2008). MCDM sendiri memiliki bagian yaitu Multi-Atribute Decision Making (MADM), Metode ini merupakan metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria tertentu (Zimmermann, 1991 dalam Jarial, 2012), serta model peringkat sederhana yang mampu memberikan solusi terbaik dari serangkaian beberapa alternatif yang diberikan (Kumar, 2013). Metode yang termasuk kedalam kelompok MADM salah satunya adalah Simple Additive Weighting (SAW) yang mengusung konsep mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut (MacCrimmon, 1968 dalam Memariani, 2009) dan Wieghting Product (WP) yang mampu memberikan nilai normalisasi untuk mencapai tingkat maksimum penjumlahan pembobotan (Kusumadewi, 2011). Demkian juga untuk memperoleh hubungan dan kombinasi antar variabel dilakukan analisis menggunakan teknik data mining dengan pengembangan aturan asosiasi yaitu assosiation rule. Dimana metode ini memiliki akirasi yang baik dalam mengambil kepututusan dibandingkan dengan aturan asosiasi yang lain (Aouissi, 2013).

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terkait accessibility, performance dan traffic pada website pemerintahan dilingkungan Provinsi Riau dengan menggunakan tools dan aplikasi. Hasil dari analisis aplikasi akan ditransformasikan kedalam metode pengambilan keputusan untuk merekomendasikan kebijakan pemerintah yang berwenang dalam bentuk perankingan website pemerintahan. Sebelum dari kedua hal tesebut dipaparkan, motivasi utama dalam melakukan riset ini adalah melihat fenomena kurangnya minat masyarakat dalam mengakses website E-government Provinsi Riau. Sehingga untuk mengetahui secara mendasar terkait permasalahan tersebut, hal yang pertama dilakukan adalah dengan melihat beberapa aspek penting seperti accessibility, performance dan traffic sebelum mengarah kepada content dari website tersebut.

Kesimpulan:

Dari uraian hasil dan anaisis pada penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa website e-Government Provinsi Riau jika dilihat dari sisi accesbillity dirasakan telah sesuai dengan yang diharapkan yaitu 62%, memiliki lalu lintas data yang sedang sebesar 25% tetapi hanya memiliki 13% performance. Dengan demikian perlu dilakukan perubahan, pembenahan, dan peningkatan kualitas performance website e-Government Provinsi Riau. Berdasarkan nilai standar deviasi statistik memiliki rata-rata untuk 25 website adalah 35,54 dengan nilai standar deviasi terbesar adalah 36,80 pada page speed dan 44,10 pada Yslow, terdapat 11 website yang berada diatas rata-rata standar deviasi. Berdasarkan analisis assosiation rule kriteria C12, C20 dan C23 merupakan rule yang terbentuk, artinya ketiga kriteria ini memiliki hubungan yang istimewa dalam kasus yang sedang diteliti. Request, JavaScript dan Images merupakan kriteria dengan pengaruh yang sangat besar terhadap performance, trfafic dan accesbillity.

Dilihat dari pengambilan keputusan dengan menerapkan metode SAW terdapat 13 website yang direkomendasikan untuk perbaikan, sedangkan pada metode WP terdapat 11 website dengan kriteria kurang layak dan dibawah standar rata-rata perhitungan metode. Masing-masing metode merekomendasikan bahwa website http://riau.bps.go.id/ merupakan website terbaik. Analisis lanjutan menerapkan hybrid method atau hybrid algorithm menyatakan bahwa 11 website dengan nilai terendah atau dibawah rata-rata untuk direkomendasikan perubahan, hasil hybrid method website dengan alamat http://bakesbangpol.riau.go.id/  merupakan website dengan kriteria terburuk untuk saat ini.

Konsistensi antara hasil metode dengan standar deviasi, dari 11 website dengan kriteria baik hanya 7 website yang memiliki nilai konsistensi terhadap analisis statistik. Ketujuh website terbut diataranya adalah:

  1. http://riau.bps.go.id/
  2. http://riau.go.id/
  3. http://kejati-riau.go.id/
  4. http://lpse.riau.go.id/eproc/
  5. http://riau.kemenkumham.go.id/
  6. http://disdik.riau.go.id/
  7. http://disnakkeswan.riau.go.id/

Sumber Gambar:

El Movimiento Open Data se consolida internacionalmente

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *